POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kukar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar terus melakukan pendampingan kepada keluarga yang beresiko maupun terkonfirmasi stunting.

Sekretaris DPPKB Kukar Mastukhah mengatakan, pendampingan tersebut dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari tenaga kesehatan, PKK, kader KB. Ada beberapa sasaran yang menjadi pendampingan tersebut diantaranya calon pasangan suami - istri, ibu hamil, balita hingga pasca bersalin.

"Kita lakukan pendampingan sejak awal, petugas mendatangi sasaran target dan memastikan data keluarga yang berisiko stunting kemudian dilaporkan melalui elektronik siap nikah dan hamil (Elsimil)," kata Mastukhah pada media, Jum'at (29/3/2024).

Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah, agar tidak terjadi kasus stunting. Selain itu, dalam menangani kasus stunting para pejabat diwajibkan merawat anak yang telah dinyatakan positif stunting hingga tuntas.

"Atau menjadi bapak ibu asuh dari anak stunting tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Pravelensi stunting nasional pada 2022 lalu 21,5 persen, namun pada 2023 mengalami penurunan hanya 0,1 persen. Sedangkan pravalensi stunting di Kaltim pada 2023 mencapai 22,9 persen.

"Namun untuk pravalensi stunting di Kukar pada 2022 lalu sekitar 27,1 persen, sedangkan pada 2023 belum bisa dilihat," ungkapnya.

Dirinya berharap, dengan berbagai upaya tersebut dapat menekan angka stunting di Kukar, bahkan tak ada lagi anak anak Kukar alami stunting.

"Kami berharap, semua pihak bisa terlibat dalam menangani stunting. Sehingga bisa mencapai target 14 persen sama dengan target nasional," pungkasnya. (adv/riz)